Bagi banyak wajib pajak, memahami keberatan pajak Banjarmasin adalah langkah penting untuk menjaga hak dan kepentingan fiskal mereka. Prosedur keberatan pajak bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sarana hukum yang memungkinkan wajib pajak menanggapi ketidaksesuaian atau kesalahan penetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di Banjarmasin, dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang dan kompleksitas transaksi yang semakin tinggi, mengetahui prosedur keberatan pajak Banjarmasin sejak awal dapat menghindarkan wajib pajak dari risiko sanksi, denda, atau bahkan sengketa berkepanjangan.
Keberatan Pajak sebagai Mekanisme Peninjauan Ketetapan Pajak
Keberatan pajak adalah hak wajib pajak untuk mengajukan peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum sengketa pajak berlanjut ke tahap banding. UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan ini. Direktorat Jenderal Pajak kemudian memperjelas mekanismenya melalui PER-22/PJ/2022 yang menetapkan tata cara, persyaratan, dan batas waktu pengajuan keberatan.
Mengapa Wajib Pajak Perlu Memahami Prosedur Keberatan
Prosedur keberatan pajak Banjarmasin memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk meninjau, menganalisis, dan menyampaikan argumen atau bukti pendukung yang mungkin terlewat saat penetapan pajak awal. Memahami hak ini membantu wajib pajak meningkatkan kepastian hukum dan menekan risiko kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Di Banjarmasin, sektor UMKM, perdagangan, dan jasa sering menghadapi kesalahan penetapan akibat ketidaksesuaian dokumen atau perbedaan interpretasi peraturan. Memahami prosedur keberatan pajak Banjarmasin membantu wajib pajak meminimalkan risiko ini sejak dini.
Baca Juga : https://citraglobalbanjarmasin.com/tips-menghadapi-pemeriksaan-pajak-wajib-pajak-banjarmasin/
Tahapan Pengajuan Keberatan Pajak
Pengajuan keberatan dimulai dengan mengidentifikasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dipermasalahkan. Wajib pajak menetapkan alasan keberatan secara jelas, baik terkait perhitungan pajak, sanksi, maupun pengakuan biaya. Selanjutnya, wajib pajak menyiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, laporan keuangan, kontrak, dan bukti pembayaran secara lengkap dan terstruktur.
Langkah berikutnya adalah menyusun surat keberatan yang memenuhi persyaratan formal: memuat identitas wajib pajak, nomor SKP, jenis pajak, alasan keberatan, dan lampiran dokumen pendukung. Sesuai Pasal 25 UU KUP, wajib pajak mengajukan surat keberatan paling lambat tiga bulan sejak menerima SKP. Wajib pajak dapat menyampaikan keberatan secara elektronik melalui e-Filing atau secara langsung ke KPP Pratama di Banjarmasin.
Setelah pengajuan diterima, Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan melakukan verifikasi administratif, lalu menelaah substansi keberatan. Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen, perbandingan data, dan penilaian argumen wajib pajak. Berdasarkan hasil telaah, DJP dapat menerima seluruh keberatan, menerima sebagian, atau menolak. Jika tidak menerima hasil keberatan, wajib pajak dapat langsung mengajukan banding ke Pengadilan Pajak paling lambat 3 bulan sejak keputusan keluar.
Manfaat Memahami Tahapan Keberatan Pajak
Memahami tahapan keberatan pajak Banjarmasin bukan hanya untuk kepatuhan hukum, tetapi juga strategi bisnis. Dengan mengetahui setiap langkah dan dokumen yang dibutuhkan, wajib pajak dapat mengurangi risiko penolakan, mempercepat proses, dan menyiapkan argumen yang meyakinkan. Lebih jauh, proses ini mendorong pengelolaan arsip dan dokumentasi perusahaan menjadi lebih tertib, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan tata kelola internal.
Baca Juga : https://citraglobalbanjarmasin.com/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-pemeriksaan-banjarmasin/
Tantangan Lokal di Banjarmasin
Kondisi lokal Banjarmasin menghadirkan tantangan khusus. Ketergantungan pada pencatatan manual membuat banyak UMKM kesulitan menyiapkan dokumen keberatan. Data DJP Kalselteng mencatat bahwa mayoritas keberatan di Banjarmasin bermasalah pada ketidaksesuaian data transaksi. Karena itu, wajib pajak perlu menertibkan arsip, melakukan cross-check, dan mempertimbangkan pendampingan konsultan pajak berizin.
Ya, setiap wajib pajak memiliki hak mengajukan keberatan atas SKP yang dianggap salah sesuai UU KUP.
Umumnya DJP menanggapi dalam 12 bulan, namun bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan jelas.
Bisa, melalui sistem e-Filing atau e-Bupot yang disediakan oleh DJP.
Keberatan dapat ditolak, sehingga wajib pajak tetap harus membayar pajak sesuai SKP awal.
Kesimpulan
Memahami keberatan pajak Banjarmasin dan mengikuti prosedur keberatan pajak Banjarmasin adalah langkah strategis untuk melindungi hak fiskal wajib pajak dan memastikan kepatuhan yang efektif. Dengan menyiapkan dokumen lengkap, menyusun alasan keberatan secara jelas, dan memahami tahapan proses, wajib pajak dapat meminimalkan risiko denda, bunga, atau penolakan. Keberatan bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi juga sarana untuk meningkatkan tata kelola pajak dan transparansi bisnis.
Jangan tunggu masalah muncul. Mulailah meninjau SKP dan siapkan dokumen dengan rapi sekarang. Gunakan pendampingan profesional bila perlu agar pengajuan keberatan pajak Anda di Banjarmasin berjalan lancar dan aman.
Hubungi jasa konsultan pajak daerah Banjarmasin dan sekitarnya : call/WA 08179800163
