Mengapa Sengketa Pajak Menjadi Isu Penting bagi Wajib Pajak di Banjarmasin?

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Banjarmasin, mulai dari sektor perdagangan sungai hingga berkembangnya perusahaan keluarga yang naik kelas, Wajib pajak di Banjarmasin sering menghadapi sengketa pajak sebagai tantangan serius. Banyak wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran ketentuan perpajakan setelah pemeriksaan pajak dan masuk ke proses penyelesaian sengketa yang kompleks. Sengketa pajak tidak hanya menyangkut besaran pajak, tetapi juga mencerminkan perbedaan pemahaman regulasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, khususnya pada sektor usaha yang tumbuh cepat di Kalimantan Selatan. Dari sisi regulasi, peraturan perpajakan mengatur penyelesaian sengketa secara jelas. UU No. 6 Tahun 2023 tentang KUP menjadi dasar pengajuan keberatan, sementara UU Pengadilan Pajak mengatur banding dan gugatan. Wajib pajak dapat mengakses seluruh aturan tersebut melalui situs Kementerian Keuangan dan DJP. Namun, banyak wajib pajak masih kesulitan memahami prosedur secara tepat.

Apa yang Dimaksud dengan Sengketa Pajak dalam Konteks Praktik di Lapangan?

Sengketa pajak terjadi ketika wajib pajak berselisih secara formal dengan otoritas pajak. mengenai besaran pajak terutang, dasar pengenaan, atau keputusan administratif lain yang dikeluarkan DJP. Di Banjarmasin, sengketa umumnya bermula ketika DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) hasil pemeriksaan yang menurut wajib pajak tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam kasus lain, wajib pajak menilai prosedur pemeriksaan tidak tepat dan merasa dirugikan. UU Pengadilan Pajak mendefinisikan sengketa pajak sebagai perselisihan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Definisi ini terlihat sederhana, tetapi implikasinya luas. Sengketa pajak tidak hanya mencerminkan ketidaksetujuan, tetapi juga hak wajib pajak untuk meminta koreksi, pembuktian ulang, atau peninjauan atas keputusan negara.

Baca Juga : https://citraglobalbanjarmasin.com/tips-menghadapi-pemeriksaan-pajak-wajib-pajak-banjarmasin/

Siapa yang Terlibat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak?

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melibatkan lebih dari sekadar wajib pajak dan pemeriksa pajak. Proses keberatan berada di ranah Kanwil DJP, sehingga keputusan pada tahap ini berasal dari internal institusi pajak namun bukan dari pemeriksa awal. Apabila wajib pajak belum puas, Pengadilan Pajak menjadi tempat berikutnya, sebuah lembaga yudisial khusus yang independen dan memutus sengketa berdasarkan pembuktian. Pada tahap lebih lanjut, Mahkamah Agung membuka ruang untuk Peninjauan Kembali bagi kasus tertentu yang memerlukan analisis hukum lebih mendalam. Dalam banyak kasus di Banjarmasin, wajib pajak bekerja sama dengan konsultan sengketa pajak Banjarmasin untuk mengelola administrasi, menyusun argumentasi hukum, dan menyiapkan bukti. Wajib pajak perlu menyiapkan dokumentasi yang rapi karena mereka menanggung beban pembuktian.

Kapan Wajib Pajak Sebaiknya Memulai Proses Sengketa Pajak?

Waktu menjadi unsur krusial. Proses sengketa tidak bisa dilakukan kapan saja, karena UU memberikan batas waktu yang ketat untuk setiap tahapannya. Wajib pajak biasanya mulai bertindak ketika menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat keputusan, atau pemberitahuan lain yang tidak sesuai dengan data mereka. Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak hanya memiliki waktu tiga bulan sejak tanggal surat keputusan untuk mengajukan keberatan. Jika keputusan keberatan keluar dan hasilnya masih belum memuaskan, wajib pajak memiliki kesempatan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tiga bulan berikutnya. Di sinilah banyak wajib pajak di Banjarmasin keliru: terlambat mengambil tindakan atau terlalu lama merenungkan strategi. Padahal, semakin cepat sengketa diproses, semakin besar peluang data dan bukti yang masih utuh dapat disiapkan dengan baik.

Di Mana Sengketa Pajak Diselesaikan dan Bagaimana Alur Tempatnya Berpindah?

Tahapan sengketa berjalan pada lembaga yang berbeda sesuai eskalasinya. Kanwil DJP memproses keberatan, sedangkan wajib pajak mengajukan banding langsung ke Pengadilan Pajak di Jakarta karena lembaga ini belum memiliki perwakilan di Banjarmasin. Kondisi ini sering menjadi tantangan bagi pelaku usaha daerah yang harus menghadiri persidangan di luar kota. Jika sengketa menyangkut eksekusi atau tindakan penagihan, wajib pajak dapat mengajukan gugatan. Jika setelah putusan banding wajib pajak menemukan kesalahan penerapan hukum, mereka dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Setiap lembaga penyelesaian sengketa memiliki karakter berbeda, sehingga wajib pajak perlu memahami alurnya sejak awal.

Bagaimana Proses Sengketa Pajak Berjalan dari Awal hingga Akhir?

Wajib pajak memulai proses sengketa pajak dengan mengajukan keberatan kepada DJP. Pada tahap ini, wajib pajak menyusun uraian alasan ketidaksetujuan secara tertulis dan terstruktur. Banyak wajib pajak di Banjarmasin menilai tahap ini paling berat karena mereka menanggung seluruh beban pembuktian. Begitu keputusan keberatan diterbitkan, tahap berikutnya adalah banding. Pada tahap banding, wajib pajak menyampaikan pembuktian secara formal melalui persidangan di hadapan hakim Pengadilan Pajak. Jika sengketa menyangkut penagihan atau keputusan non-penetapan pajak, wajib pajak menempuh jalur gugatan. Sebagai upaya terakhir, wajib pajak mengajukan Peninjauan Kembali yang fokus pada analisis hukum, bukan pemeriksaan fakta. Meski proses sengketa pajak memakan waktu, putusan akhir memberi kepastian hukum bagi keberlanjutan bisnis wajib pajak.

FAQs

Kesimpulan

Sengketa pajak menjadi bagian dari dinamika perpajakan modern di Banjarmasin seiring meningkatnya interaksi antara pelaku usaha dan otoritas pajak. Memahami proses sengketa pajak Banjarmasin berarti memahami hak sekaligus kewajiban, serta menyiapkan diri pada proses yang membutuhkan data kuat dan ketelitian tinggi. Pendampingan oleh konsultan sengketa pajak Banjarmasin dapat menjadi langkah strategis bagi wajib pajak yang ingin memastikan proses berjalan optimal dan sesuai hukum. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa bukan sekadar menyelesaikan perselisihan, tetapi juga membangun kepastian hukum bagi masa depan usaha.

Jika Anda menghadapi sengketa pajak, konsultasikan sejak awal dengan konsultan sengketa pajak Banjarmasin untuk menyusun strategi dan bukti yang tepat sebelum risiko membesar.

Hubungi jasa konsultan pajak daerah Banjarmasin dan sekitarnya : call/WA 08179800163