Memahami jenis pajak bisnis Banjarmasin adalah langkah krusial bagi setiap pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan menengah, agar dapat mengelola kewajiban perpajakan secara efisien. Banjarmasin adalah kota yang menjadi pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan. Bisnis di sini beragam, seperti toko, restoran, hingga jasa logistik. Setiap jenis usaha terkena pajak yang berbeda, dan tidak mengetahui aturannya bisa menyebabkan denda atau hukuman. Oleh karena itu, memahami Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum pajak sekaligus menjaga kelangsungan usaha.
Mengapa Pemahaman Pajak Penting bagi Pelaku Usaha
Pemahaman pajak yang memadai menjadi faktor penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan konsisten. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 mewajibkan setiap wajib pajak untuk melakukan pencatatan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Kurangnya pemahaman terhadap jenis pajak dan tata cara pelaporannya dapat meningkatkan risiko kesalahan administrasi, yang berpotensi berujung pada pemeriksaan pajak dan mengganggu kelancaran operasional usaha, terutama apabila dokumen pendukung tidak lengkap atau perhitungan pajak tidak sesuai.
Baca Juga : https://citraglobalbanjarmasin.com/konsep-opanduan-pajak-dasar-bisnis-banjarmasintomatis/
Pajak Penghasilan (PPh) bagi Bisnis di Banjarmasin
Pajak Penghasilan (PPh) untuk Bisnis di Banjarmasin, PPh adalah pajak utama yang wajib diperhatikan setiap bisnis. Bagi UMKM, PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 berlaku, dengan tarif 0,5% dari omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Sementara perusahaan menengah hingga besar perlu memahami PPh Badan, termasuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan, PPh Pasal 23 untuk mitra kerja, serta PPh Pasal 4 ayat 2 untuk penghasilan tertentu. Perhitungan PPh yang tepat memerlukan catatan keuangan yang rapi dan bukti transaksi yang sah. Kesalahan dalam menghitung PPh dapat menyebabkan pemeriksaan pajak, perbaikan pemenuhan pajak, serta denda.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Kewajiban Dokumentasi
Selain PPh, PPN juga penting dan kerap menyebabkan masalah jika dokumen tidak lengkap. PPN dikenakan saat barang atau jasa diberikan, dan perusahaan harus menerbitkan faktur pajak sesuai aturan. PMK 243/PMK.03/2014 menjelaskan cara membuat dan melaporkan e-faktur, serta hak kredit pajak masukan. Kesalahan dalam mencatat PPN seperti tidak mengisi faktur masuk atau salah klasifikasi barang/jasa bisa menyebabkan kekurangan pembayaran pajak. Sistem pengelolaan PPN yang baik membantu mengurangi risiko koreksi pajak dan menjaga arus kas tetap seimbang.
Pajak Lain yang Perlu Diperhatikan oleh Bisnis
Selain pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), bisnis di Banjarmasin juga wajib memperhatikan jenis pajak lainnya, seperti bea materai untuk dokumen transaksi, pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk properti komersial, serta pajak daerah seperti retribusi dan pajak restoran untuk sektor tertentu. Setiap jenis pajak memiliki cara pelaporan dan pembayaran yang berbeda, sehingga penting untuk mengelola dokumen secara teratur.
Strategi untuk Menjaga Kepatuhan Pajak
Untuk menjaga kepatuhan terhadap pajak, bisnis disarankan membuat sistem pencatatan dan penyimpanan dokumen yang terorganisir. Menerapkan prosedur internal untuk mengelola risiko pajak serta standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan pajak bisa membantu mengurangi kesalahan dan memudahkan proses pemeriksaan. Evaluasi rutin dan pemeriksaan pajak internal secara berkala bisa mendeteksi kesalahan sebelum ditemukan oleh pihak fiskal. Memanfaatkan sistem akuntansi digital serta memberikan pelatihan kepada staf juga sangat membantu meningkatkan akurasi dalam perhitungan dan pelaporan pajak.
FAQs
Ya, meskipun skala lebih kecil, UMKM tetap wajib membayar PPh Final, PPN (jika PKP), dan pajak daerah tertentu.
Tidak selalu. Perusahaan dengan pembukuan lengkap dapat memilih tarif normal yang memungkinkan pengurangan biaya fiskal.
Gunakan e-faktur, catat semua transaksi masuk dan keluar, dan lakukan rekonsiliasi bulanan untuk memastikan tidak ada kesalahan.
Ya, ada banyak konsultan pajak resmi yang dapat membantu perencanaan dan pelaporan PPh serta PPN.
Kesimpulan
Mengenal jenis pajak yang berlaku dalam bisnis di Banjarmasin, termasuk PPh dan PPN, bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi untuk menjaga kelancaran operasional dan kepatuhan. Dengan sistem pencatatan yang rapi, dokumen pajak yang lengkap, dan proses pengelolaan yang terstruktur, bisnis bisa mengurangi risiko kesalahan, denda, dan beban administrasi. Kepatuhan terhadap pajak juga menunjukkan tingkat profesionalisme yang membantu membangun kepercayaan mitra dan investor.
Mulailah evaluasi jenis pajak yang diterapkan pada usaha Anda, dan susun dokumen pajak secara sistematis. Konsultasikan dengan profesional untuk mengelola kewajiban pajak dengan aman dan efisien.
Hubungi jasa konsultan pajak daerah Banjarmasin dan sekitarnya : call/WA 08179800163
